www.sekilasnews.id – Diskusi Publik bertema Platform Digital dan Penyiaran: Peluang atau Ancaman yang digelar di Auditorium Juwono Sudarsono, FISIP Universitas Indonesia (UI), Depok, pada Jumat, 7 November 2025, menarik perhatian banyak pihak. Salah satu fokus utama dalam diskusi tersebut adalah mengenai perlunya adanya regulasi yang jelas dan komprehensif untuk mengatur media baru yang telah berkembang pesat.
Ketiadaan regulasi ini telah menjadi perbincangan hangat di kalangan akademisi, praktisi, dan pemerintah. Anggota Komisi I DPR RI, Nico Siahaan, menekankan pentingnya pengaturan ini guna menciptakan keadilan dan kepastian hukum di sektor media.
Menurut Nico, situasi saat ini menunjukkan adanya ketidakadilan yang mencolok di mana media tradisional, seperti TV dan radio, diatur dengan ketat, sedangkan media baru tidak mendapat perhatian yang sama. Hal ini, menurutnya, dapat menimbulkan berbagai masalah, termasuk ketidakstabilan dalam sektor penyiaran dan informasi di Indonesia.
Pentingnya Regulasi untuk Media Baru di Indonesia
Ketiadaan regulasi yang jelas untuk media baru sangat berpotensi menciptakan ketidakadilan bagi media tradisional yang telah ada selama ini. Nico Siahaan menyatakan bahwa kondisi ini dapat membantu meningkatkan potensi pengembangan media baru secara lebih sehat dan berkelanjutan.
Selain itu, Nico juga mengingatkan bahwa adanya regulasi yang baik dapat melindungi masyarakat dari konten yang tidak sesuai etika. Ketidakpastian yang ada saat ini bisa berpotensi merugikan konsumen informasi yang berhak mendapatkan berita yang akurat dan bertanggung jawab.
Nico menekankan bahwa semua pihak harus bersinergi untuk mau mendiskusikan isu ini secara serius. Keberadaan peraturan yang menyeluruh diyakini akan meningkatkan kualitas penyiaran dan informasi di masyarakat.
Dampak Ketiadaan Regulasi bagi Keuangan Negara
Dalam diskusi tersebut, Nico Siahaan mengungkapkan keprihatinan mendalam tentang dampak ketiadaan regulasi bagi perekonomian negara. Beliau menjelaskan bahwa aliran modal ke luar negeri menjadi masalah yang serius karena negara tidak mampu mengawasi dan mengontrol bisnis yang berasal dari platform digital.
Tanpa adanya regulasi, potensi pemasukan negara dari sektor ini bisa hilang. Banyak pelaku usaha media baru yang beroperasi tanpa kewajiban pajak yang jelas, sehingga hal ini mengakibatkan kerugian finansial bagi negara.
Lebih lanjut, Nico menyampaikan bahwa seharusnya dana yang bisa masuk ke perbendaharaan negara bisa digunakan untuk berbagai pembangunan. Fokus pemerintah seharusnya tidak hanya pada regulasi, tetapi juga pada mendorong inovasi di bidang media baru.
Komitmen untuk Mengatasi Masalah Media Baru
Menjawab tantangan yang dihadapi oleh media baru, Nico Siahaan menyerukan kepada semua pihak untuk bersama-sama menyusun regulasi yang mengedepankan kepentingan publik. Hal ini penting untuk memastikan isi media baru sesuai dengan etika jurnalistik dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat.
Dalam konteks ini, pemerintah perlu mengambil langkah proaktif untuk melindungi masyarakat dari konten yang tidak berbasis pada kebenaran. Selain itu, dukungan dari sektor swasta juga sangat diperlukan dalam proses penyusunan regulasi tersebut.
Penting bagi seluruh pemangku kepentingan untuk duduk bersama dan membahas hal ini secara konklusif. Hal ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak terkait.