www.sekilasnews.id – Perlindungan terhadap pekerja migran yang berprofesi sebagai awak kapal perikanan di Indonesia masih terdapat banyak celah yang perlu diisi. Direktorat Stella Maris Batam, Asensius Guntur, menegaskan bahwa urgensi untuk segera meratifikasi Konvensi ILO Nomor 188 tentang pekerjaan dalam penangkapan ikan harus diprioritaskan oleh pemerintah.
Setiap tahun, lembaga tersebut menerima beragam pengaduan dari awak kapal perikanan yang mengalami pelanggaran hak-hak mereka. Pelanggaran ini tidak hanya terjadi selama proses perekrutan, tetapi juga saat pemulangan mereka ke tanah air.
Asensius, yang sering disapa Romo Yance, menyatakan bahwa situasi ini merupakan alarm bahwa perlindungan hukum bagi para pekerja ini sangat lemah. Pada seminar yang berlangsung di Batam, ia menjelaskan bahwa ratifikasi konvensi tersebut merupakan langkah krusial untuk menghadirkan standar perlindungan yang jelas bagi awak kapal Indonesian.
Pentingnya Ratifikasi ILO Nomor 188 untuk Perlindungan Pekerja
Ratifikasi yang diusulkan bukan sekadar bentuk formalitas belaka, melainkan merupakan kebutuhan mendesak. Hal ini bertujuan menciptakan standar yang dapat diandalkan dalam menghadapi berbagai masalah yang dialami oleh pekerja migran di sektor perikanan.
Indonesia, hingga saat ini, belum memiliki regulasi yang jelas mengenai perlindungan awak kapal perikanan. Ketidakpastian hukum ini menyebabkan banyak awak kapal merasa terjebak tanpa dasar hak yang kuat ketika menghadapi permasalahan.
Pengakuan dan perlindungan hak-hak para pekerja ini merupakan langkah awal yang penting. Jika pemerintah mengabaikan aspek ini, maka akan semakin banyak pekerja yang menjadi korban eksploitasi.
Dampak Eksploitasi terhadap Pekerja Migran di Sektor Perikanan
Eksploitasi terhadap awak kapal perikanan sering kali tidak terdeteksi oleh otoritas terkait. Banyak dari mereka yang terpaksa bekerja dalam kondisi yang tidak layak dan tidak mendapatkan imbalan yang setimpal.
Selain itu, proses perekrutan yang tidak transparan sering kali menyebabkan banyak pekerja terjebak dalam situasi yang merugikan. Dalam banyak kasus, mereka berhutang untuk membiayai perjalanan mereka, yang membuat mereka terikat pada majikan.
Pembangunan kesadaran di masyarakat tentang hal ini juga sangat penting. Semakin banyak orang yang menyadari masalah ini, semakin kuat desakan kepada pemerintah untuk bertindak.
Peran Pemerintah dalam Melindungi Hak Pekerja Migran
Pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang betul-betul melindungi hak-hak pekerja migran. Penguatan hukum dalam hal ini harus menjadi prioritas untuk menciptakan sistem yang adil bagi semua pihak.
Salah satu langkah yang dapat diambil adalah memperkuat pengawasan terhadap perusahaan yang mempekerjakan awak kapal. Dengan pengawasan yang ketat, praktik-praktik eksploitasi bisa diminimalisir.
Selain itu, edukasi bagi calon pekerja mengenai hak-hak mereka juga sangat krusial. Ini akan membantu mereka memahami posisi mereka dan tidak segan untuk melapor jika terjadi pelanggaran.