Kementerian Hukum mencatat prestasi membanggakan dengan menyabet dua penghargaan sekaligus dalam ajang Digital Innovation Awards (DIA) 2025. Ajang ini digelar iNews Media Group. Dengan dua penghargaan tersebut, Kementerian Hukum menunjukkan komitmennya dalam inovasi digital yang berfokus pada pelayanan publik yang lebih baik.
Apa yang sebenarnya membuat Kementerian Hukum pantas mendapatkan penghargaan ini? Dengan berbagai program digital yang hadir, masyarakat diberikan kemudahan dalam mengakses layanan hukum. Digitalisasi ini tidak hanya menyederhanakan proses, namun juga meningkatkan transparansi dan efisiensi pelayanan.
Kementerian Hukum Raih Penghargaan atas Inovasi Digital dalam Pelayanan Publik
Penghargaan yang diterima Kementerian Hukum dalam ajang DIA 2025 didasarkan pada dua program unggulan, yaitu AHU Online dan PDKI. Kedua program ini dinilai sangat berpengaruh dalam memberikan dampak positif bagi masyarakat. Dengan pendekatan ini, Kementerian Hukum berupaya terus menghadirkan sistem pelayanan yang relevan dengan era digital saat ini.
Menurut data, implementasi sistem ini mempercepat berbagai proses administratif yang sebelumnya memakan waktu cukup lama. Melalui AHU Online, masyarakat kini bisa melakukan pengurusan pendirian badan hukum dan pencatatan perubahan dengan lebih mudah dan cepat. Transformasi digital di Kementerian Hukum berperan penting dalam mengubah cara masyarakat berinteraksi dengan instansi pemerintahan.
Pemanfaatan Teknologi Digital dalam Pelayanan Kementerian Hukum
Kementerian Hukum telah menghadirkan berbagai strategi untuk terus meningkatkan pelayanan publik, khususnya melalui teknologi digital. PDKI, sebagai salah satu program unggulan, juga berfungsi untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi terkait kekayaan intelektual. Dengan pendekatan ini, diharapkan masyarakat lebih sadar akan pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual.
Dari hasil yang dicapai, jelas terlihat bahwa inovasi digital tidak hanya memperbaiki efisiensi, tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah. Transformasi yang dilakukan oleh Kementerian Hukum patut dicontoh oleh instansi lain untuk menciptakan sistem pelayanan yang lebih baik dan lebih responsif.
