www.sekilasnews.id – Temu Bisnis Indonesia Catalogue Expo and Forum (ICEF) dan Indonesia Procurement Forum & Expo (IPFE) 2025 di JIExpo Kemayoran, Jakarta. FOTO/dok.SindoNews
Kepala LKPP RI, Hendrar Prihadi, menyatakan bahwa digitalisasi menjadi kunci untuk mempercepat sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Platform digital yang dikembangkan, seperti Katalog Versi 6 dan berbagai lokapasar (e-marketplace) mitra LKPP, diharapkan dapat mempermudah transaksi pengadaan barang dan jasa pemerintah.
“Digitalisasi adalah syarat wajib agar kita bisa bersinergi dengan cepat dan tepat. Platform yang kita kembangkan lewat katalog versi 6, dan yang juga dikembangkan rekan-rekan (mitra LKPP RI) melalui e-marketplace, merupakan terobosan untuk mempermudah transaksi,” ujar Hendrar dalam pernyataannya, Senin (4/8).
Baca Juga: LKPP Sosialisasi RUU PBJ Publik, Digitalisasi Pengadaan Barang dan Jasa Jadi Fokus Utama
Menurut Hendrar, regulasi yang jelas dan sistem yang terstruktur telah disiapkan untuk memastikan pejabat pengadaan di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dapat bertransaksi tanpa ragu. Pemanfaatan e-purchasing dan e-marketplace menjadi jalur utama untuk membelanjakan anggaran negara secara efisien dan transparan.
Pemerintah Indonesia tengah berupaya maksimal dalam mengoptimalkan belanja negara, salah satunya melalui acara yang diadakan di JIExpo Kemayoran, Jakarta. Acara tersebut, yang dikenal sebagai Temu Bisnis Indonesia Catalogue Expo and Forum (ICEF) dan Indonesia Procurement Forum & Expo (IPFE) 2025, menjadi ajang strategis untuk mempertemukan berbagai pihak terkait.
Di dalam event ini, pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan produk dalam negeri (PDN) guna memacu pertumbuhan ekonomi. Langkah ini diharapkan tidak hanya berdampak pada perekonomian nasional, tetapi juga memberikan manfaat lebih bagi pelaku usaha lokal yang terlibat.
Strategi Digitalisasi Belanja Pemerintah untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi
Standar baru dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah menjadi salah satu fokus utama dalam acara ini. Digitalisasi yang didorong oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) diyakini akan memfasilitasi keterlibatan lebih banyak pelaku usaha dalam sistem pengadaan.
Teknologi menjadi alat penting dalam menciptakan efisiensi dan transparansi. Dengan memanfaatkan platform digital yang ada, diharapkan proses pengadaan dapat dilakukan lebih cepat dan dengan cara yang lebih akuntabel.
Melalui Katalog Versi 6 dan berbagai lokapasar, LKPP berencana untuk memperluas akses bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Hal ini bertujuan agar mereka bisa berpartisipasi lebih aktif dalam pengadaan pemerintah dan memperoleh peluang yang sama.
Upaya ini juga sejalan dengan visi pemerintah untuk membangun ekonomi yang lebih inklusif. Dengan mengedepankan produk lokal, diharapkan nilai tambah bagi perekonomian nasional dapat terwujud.
Di sektor teknologi, pemerintah berkomitmen untuk menciptakan infrastruktur digital yang lebih baik. Dengan cara ini, semua pihak dapat dengan mudah mengakses informasi terkait pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan.
Pentingnya Sinergi Antara Pemerintah dan Pelaku Usaha
Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat merupakan kunci untuk mencapai tujuan bersama. Hendrar Prihadi, Kepala LKPP, menekankan bahwa kolaborasi ini harus ditingkatkan agar setiap pihak dapat merasakan manfaatnya.
Melalui platform digital, interaksi antara berbagai pihak menjadi lebih mudah dan jelas. Keterlibatan lebih banyak pelaku usaha diharapkan dapat mengurangi kendala yang selama ini ada dalam sistem pengadaan.
Dalam konteks ini, pemerintah juga berusaha untuk memberikan pelatihan dan bimbingan bagi pelaku usaha. Dengan meningkatkan kapasitas mereka, diharapkan kemampuan bersaing di pasar bisa lebih optimal.
Alasan di balik digitalisasi pengadaan adalah agar semua transaksi dapat dilakukan secara efisien. Selain itu, transparansi dalam pengeluaran anggaran negara menjadi hal yang sangat penting untuk menghindari penyalahgunaan.
Sebagai tambahan, pemerintah memiliki regulasi yang jelas untuk memberikan arahan kepada pejabat pengadaan. Dengan adanya petunjuk yang lebih terstruktur, diharapkan tidak ada keraguan saat melakukan transaksi.
Langkah-Langkah Implementasi untuk Suksesnya Program
Agar program ini berhasil, perlu ada pendekatan yang sistematis dalam implementasinya. Langkah pertama adalah melakukan sosialisasi secara luas kepada semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Pemerintah juga akan melakukan evaluasi berkala terhadap sistem yang diterapkan. Hal ini penting untuk menilai efektivitas dan memberi ruang bagi perbaikan yang diperlukan.
Di samping itu, investasi dalam infrastruktur digital juga harus dilakukan. Tanpa dukungan teknis yang memadai, tidak mungkin untuk mencapai tujuan yang dicanangkan.
Peningkatan kualitas platform digital menjadi fokus utama. Dengan sistem yang lebih baik, diharapkan pengguna bisa merasakan kemudahan dalam mengakses dan menggunakan layanan yang tersedia.
Dengan mengedepankan inovasi dan kreativitas, pemerintah percaya bahwa pengadaan barang dan jasa dapat menjadi lebih efektif dan efisien. Langkah strategis ini adalah bagian dari komitmen untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang lebih baik di masa mendatang.
