www.sekilasnews.id – Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini memberikan pidato yang menarik perhatian banyak kalangan, tidak hanya di dalam negeri tetapi juga di luar negara. Dalam kesempatan tersebut, ia menyampaikan kritik yang tajam terhadap pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan beberapa kebijakan terkait tantiem yang dianggap tidak sesuai.
Pidato ini disampaikan saat pengantar RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan di Kompleks Parlemen, Jakarta. Prabowo mengajak semua pihak untuk memperbaiki pengelolaan BUMN, menekankan perlunya langkah konkret untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas di sektor ini.
Tanpa ragu, Prabowo menyatakan bahwa banyak komisaris dan direksi BUMN enggan menerima penghapusan tantiem, menandakan bahwa isu ini sangat sensitif. Ia menyerukan agar semua orang yang terlibat memahami pentingnya keberlanjutan bisnis dan tanggung jawab sosial.
Pentingnya Reformasi dalam Pengelolaan BUMN untuk Meningkatkan Efisiensi
Reformasi yang diusulkan Prabowo mencakup pengurangan jumlah komisaris untuk menghindari duplikasi dan pemborosan. Ia menyebutkan bahwa satu perusahaan tidak perlu memiliki banyak komisaris, khususnya jika dalam keadaan merugi. Hal ini diharapkan dapat memangkas biaya dan meningkatkan kejelasan tanggung jawab.
Dalam pandangannya, pengelolaan BUMN yang optimal akan berdampak langsung terhadap perekonomian bangsa. Ketika BUMN dapat dikelola dengan baik, maka produktivitas dan daya saing di pasar global juga akan meningkat. Ini menjadi faktor kunci untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Prabowo juga menambahkan bahwa konsep tantiem yang selama ini berlaku perlu dievaluasi. Ia tidak memahami mengapa komisaris yang jarang hadir dalam rapat bisa mendapatkan imbalan yang begitu besar. Keberadaan tantiem yang tidak proporsional ini justru menimbulkan ketidakpuasan di kalangan karyawan lain yang bekerja keras.
Respon Anggota DPR terhadap Pidato dan Kebijakan Prabowo
Banyak anggota DPR memberikan standing applause saat Prabowo menyampaikan pandangannya. Respons positif ini mencerminkan adanya dukungan untuk reformasi yang diusulkan oleh Presiden. Mereka berharap langkah-langkah tersebut tidak hanya diucapkan, tetapi juga diimplementasikan secara nyata.
Reaksi tersebut menunjukkan bahwa ada kesepakatan di kalangan legislator untuk mengoptimalkan pengelolaan BUMN dan memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil berlandaskan pada kepentingan masyarakat luas. Ini adalah langkah awal yang signifikan dalam menciptakan ekosistem bisnis yang lebih baik di Indonesia.
Beberapa anggota bahkan menganggap bahwa reformasi ini bisa menjadi titik balik untuk memperbaiki citra BUMN di masyarakat. Dengan demikian, apabila pengelolaannya efektif, diharapkan akan ada kepercayaan yang lebih besar dari publik terhadap perusahaan-perusahaan negara.
Komitmen Prabowo dalam Memperbaiki Ekonomi Nasional
Prabowo menegaskan bahwa ekonomi yang tangguh adalah salah satu prioritas utama pemerintahannya. Dalam pidato tersebut, ia memaparkan berbagai langkah strategis yang perlu dilakukan untuk menekan pengangguran dan mengurangi angka kemiskinan. Hal ini dinyatakan sebagai komitmen yang harus diwujudkan secara serius.
Berdasarkan data yang disampaikan, Prabowo mengklaim bahwa upaya pemerintah dalam mengatasi pengangguran dan kemiskinan menunjukkan hasil positif. Meskipun masih banyak tantangan yang harus dihadapi, teaser optimis ini bertujuan untuk membangkitkan semangat masyarakat dan pelaku bisnis.
Pentingnya dukungan dari semua pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta, sangat ditekankan oleh Prabowo. Dalam pandangannya, kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta adalah kunci untuk menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
